Tak Puas Dengan Keputusan PTUN,  PH Ujang-Firdaus Ajukan Perlawanan 

0

Kontrass.co– Nasarudin, Kuasa Hukum Ujang-Djailani mengajukan perlawanan atau mendissisal keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Bengkulu atas ditolaknya gugatan nomor 5 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor :2/PL.02.6-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang 2021-2024.

Menurut Nasarudin, penetapan Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021. Dimana penetapan tersebut tidak didasari dengan pertimbangan yang cermat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 UU Nomor 51 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dengan UU No 51 Tahun 2009 dan tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada penggugat sebagai pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-hak sebagai paslon yang memenuhi syarat.

“Dalam hemat kami,  bahwa Ketua PTUN Bengkulu dalam memutuskan dismissal dalam perkara a quo kurang cermat secara hukum. Oleh karenanya,  kami kurang sependapat. Karena tidak berdasarkan prinsip  Hakim Aktif dalam PTUN. Seharusnya Hakim secara aktif dan cermat menasehati penggugat untuk melengkapi penggugatnya. Kami secara jelas dan tegas menilai perkara a quo adalah menegakkan kontitusional persyaratan pencalonan meyangkut adminitrasi dan nyata-nyata terlawan pula secara subtansi obyek sengketa cacat adminitrasi,”sebutnya

Nasarudin menjelaskan,  dalam keputusan KPU Kabupaten Kepahiang tersebut diduga cacat subtansi hukum. Dimana mereka telah menambahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berkaitan dengan penerapan kestabilitas Negara terkait dengan Covid-19. Tentu keputusan KPU memasukkan UU  tersebut harus diperiksa adminitrasinya.

“Supaya kita tidak salah menafsirkan bahwa kesalahan fatal dan cacat adminitrasi substansi hukum yang menurut hemat kami adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bukanlah Undang-Undang tentang perubahan ketiga pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Tetapi,  Undang-Undang tersebut adalah tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Nomor 1 Tahun 2020. Tetapi Undang-Undang tersebut adalah tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Nah ini yang menurut kami sangat fatal dalam cacat substansi hukum,”sebutnya

Sekedar informasi, ajuan perlawanan Kuasa Hukum Ujang-Firdaus terhadap PTUN Bengkulu setelah keluarnya keputusan pengadilan. Dimana, pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa (Keputusan KPU Kepahiang) memenuhi pasal 154 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,  Bupati dan Walikota.

Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,  bukanlah termasuk kewenangan PTUN Bengkulu. Maka dari itu,  Kuasa Hukum Ujang-Firdaus mengajukan perlawanan berharap dapat diperiksa materi pokok perkaranya di PTUN Bengkulu.

Penulis : M. Yunus

Komentar