Sidang Korupsi Pasar Talang Leak, Azhar Kembali Disebut Punya Kewenangan Penuh Soal SPM Rp. 5,45 M

0

Kontrass.co, –  Sidang perkara atas kasus dugaan korupsi pada pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong yang menyeret Syahroni dan Rafael selaku direktur PT Awoh Ing Karya terus bergulir. Pada sidang kelima yang digelar Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (20/1) lima saksi didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan.

Kelima saksi yang didatangkan ini masing-masing memiliki peran dalam proyek pembangunan Pasar Rakyat ini, yakni Jas Widodo selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengerjaan proyek pembangunan Pasar Rakyat Talang Leak yang ditunjuk langsung oleh Menteri Perdagangan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri. Kemudian, Eko Prasetyo selaku SIP Manager PT Awoh Ing Karya kontraktor proyek pembangunan, serta tiga orang lainnya selaku tim PPHP pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak, Nurcholis Putra, Yudi Sumanto dan Agus Suryadi.

Dalam keterangan saksi Jas Widodo, pagu anggaran untuk pembangunan pasar rakyat ini senilai Rp 5,45 miliar dan anggaran dikeluarkan ataupun dicairkan melalui lima tahap, pertama untuk uang muka sebesar Rp 1,09 miliar setelah dipotong pajak menjadi Rp 991 juta, termin 1 senilai Rp 1,022 miliar setelah dipotong pajak menjadi Rp 901 juta.  Setelah 50 persen pengerjaan dicairkan sebesar Rp 1,022 miliar setelah dipotong pajak menjadi Rp 901 juta, setelah 75 persen kembali dibayarkan sebesar Rp 1,022 miliar setelah dipotong pajak menjadi Rp 901 juta dan setelah 100 persen pengerjaan juga dicairkan dengan besaran anggaran yang sama.

Namun, majelis hakim mempertanyakan kepada saksi Jas Widodo apakah dalam pencairan anggaran yang ada ini bisa dicairkan dua kali dalam satu hari, lantaran dalam keterangan saksi saat di BAP terdapat pencairan anggaran untuk 50 dan 75 persen pengerjaan di satu tanggal, akan tetapi jawaban yang diberikan saksi Jas Widodo cenderung menyimpang dari pertanyaan majelis hakim.

Berangkat dari situ, majelis hakim menilai jika adanya pencairan anggaran untuk dua termin yang dicairkan dalam satu hari tersebut, artinya dalam proyek ini memang sudah ada permainan sejak awal. Namun saksi Jas Widodo diminta majelis hakim untuk hadir kembali di persidangan selanjutnya dengan membawa berkas-berkas pencairan anggaran tersebut supaya bisa memperjelas akan prosesi pencairan anggaran ini.

Disamping itu, saat sidang berlangsung, Kuasa Hukum terdakwa Syahroni, Sugiarto mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi Jas Widodo terkait proses pencairan anggaran tersebut dan ada atau tidaknya keterlibatan terdakwa Syahroni dalam proses tersebut.

Dari jawaban yang diberikan saksi Jas Widodo, terdakwa Syahroni tidak terlibat dalam Surat Perintah Membayar (SPM) melainkan tupoksi dari Azhar PPTK  pembangunan pasar Pelabuhan Talang Leak pada tahun 2018 lalu.

“Dalam peraturan Menteri Perdagangan, bahwa si bendahara tadi, kemudian SPM penguji itu adalah Azhar, jadi terhadap dakwaan yang menurut jaksa itu adalah kesalahan pak Syahroni adalah soal pengujian, itu sebetulnya bukan kewenangannya pak Syahroni, tapi kewenangan daripada Azhar, nah kemudian bahwa pak Syahroni itu didalam dokumen pencairan itu hanya mengetahui, kuncinya ada di Azhar,” Kata Kuasa Hukum terdakwa Syahroni, Sugiarto saat diwawancara usai persidangan.

Lebih lanjut dikatakan Sugiarto, mengenai kuasa pengguna anggaran atas nama Azhar, sebetulnya hanya format saja, sama seperti di persidangan sebelumnya, yang sebenarnya format tersebut merupakan kewenangan Azhar serta Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Azhar. Jadi, Sugiarto menyebut bahwa sepenuhnya untuk menguji dan soal pembayaran ada di Azhar, bukan Syahroni.

“Karena sudah jelas dan tegas, bahwa pak Syahroni dalam proyek ini hanya sebagai PPK, Pejabat Pembuat Komitmen saja, sepenuhnya menyangkut keuangan dan pengujian penilaian terhadap proyek baik fisik maupun administrasi itu ada di dalam pertanggungjawaban si Azhar, bukan pada pak Syahroni, kita berharap bahwa hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk klien kami, Syahroni,” lanjutnya.

“Dalam fakta persidangan dan fakta hukum jelas, kewenangan dan tugas dan tanggungjawab itu ada di Azhar, mestinya secara hukum, Azhar harus masuk dalam proses hukum ini, dan kami berharap bahwa penegak hukum dan kami percaya dengan jaksa ini akan membongkar kembali, akan mengembangkan perkara ini bahwa ada tersangka-tersangka lainnya, selain dua ini, karena ini menyangkut daripada nasib klien kami, dia sudah rugi baik secara pribadi maupun jabatan dia sebagai pejabat negara,” Tukas Sugiarto.

Dilain sisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johan Satya Adhyaksa menjelaskan penggalian informasi dari para saksi yang dihadirkan, seperti saksi Eko Prasetyo, didapat keterangan bahwa ia hanya aktif dilapangan sampai dengan progres pekerjaan sampai sekitar 30-40 persen, selebihnya dirinya hanya menerima laporan dan membuat laporan hanya dari informasi yang ia terima dari yang ada di lapangan.

Untuk saksi dari tim PPHP, bahwa tugas mereka sudah sesuai dengan SK yang dijelaskan dan sesuai Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, mereka hanya bertugas memeriksa administrasi pekerjaan.

Sementara untuk saksi Jas Widodo sudah kita ketahui tadi, untuk keterangannya akan diminta lagi minggu depan, karena yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan dengan detail mengenai masalah SP2D atau SPM yang dikeluarkan, karena data yang dibawa belum bisa ditunjukkan, sehingga pada persidangan berikutnya dia bisa menjelaskan dengan detail.

“Mengenai SP2D, ditanyakan apakah SP2D bisa dikeluarkan pada hari yang sama atau berkelang satu hari berikutnya, yang bersangkutan menjelaskan bahwa informasi yang diberikan saat penyidikan itu dia mengakui ada kekeliruan yang disampaikan, sedangkan catatan kami dari Penuntut Umum berdasarkan BAP yang dilakukan dan ditandatangani olehnya, itu sebetulnya yang menjadi patokan kami membuat dakwaan,” Pungkasnya.

Sekedar informasi, Kejaksaan Negeri Lebong Selasa (24/11/2020) menahan dua orang yakni Syahroni dan Rafael dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan fisik pasar rakyat Pelabuhan Talang Leak, yang merupakan paket kegiatan Disperindagkop UKM Lebong tahun anggaran 2018 dengan nilai Rp 5,4 Miliar. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI melalui Kementerian Perdagangan tahun 2019 lalu.

Dalam LHP tersebut, terdapat temuan senilai Rp.393 juta dan menjadi TGR, dan diberikan waktu selama 60 hari. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan tidak juga menyelesaikan kewajibannya. Setelah dilakukan pemeriksaan kembali dan menggandeng BPKP RI, terdapat penambahan nilai kerugian pada fisik dan pajak.

Penulis :Nay
Editor : Mahmud Yunus

Komentar