Paripurna DPRD Seluma, Perda Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes Dibatalkan

0

Kontrass.co – Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Senin (07/06/2021) melaksanakan Rapat Paripurna dengar Pandangan Akhir Fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Seluma.

Rapat Paripurna dihadir Wakil Bupati Gustianto dan dipimpin ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca, S.Sos. didampingi Wakil Ketua I dan II ini dihadiri oleh anggota DPRD Seluma, Forkopimda, Pejabat eselon II serta Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Dari delapan Fraksi, ada tujuh fraksi yang memberi pandangan terhadap Raperda ini yaitu Fraksi PDIP,  Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, API, dan Fraksi PPS. Sedangkan Fraksi Perindo tidak hadir dalam Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna ini ada Raperda untuk dilanjutkan menjadi Perda, yaitu Raperda Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menunda Raperda Penyertaan modal PT. Bank Bengkulu.

Disisi lain ada Raperda yang dibatalkan dan yakni Penertiban tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan perda tersebut lebih diarahkan menjadi peraturan Bupati (Perbup).

Menanggapi hal ini, Wabup Seluma Gustianto saat menghadiri paripurna tersebut mengatakan dirinya juga bersepakat terhadap pandang-pandangan fraksi-fraksi bahwa perda dijadikan perbup.

“Saya (Wabup Erwin, red) setuju apabila Raperda COVID – 19 ini dijadikan Peraturan Bupati (Perbup) karena sifatnya insidentil dan tidak berkepanjangan”, ujarnya. [k2]

Komentar