Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Jalin MoU Dengan Pemkab

0

Kontrass.co – Kejaksaan Negeri Rejang Lebong saat ini bisa memberikan pendampingan hukum terkait permasalahan hukum perdata dan tata negara kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan Pemkab Rejang Lebong yang digelar pada Rabu (1/12/2021) di ruang rapat Bupati Rejang Lebong.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Yadi Rachmat Sunaryadi mengungkapkan, penandatangan MoU tersebut sekaligus menjadi pintu masuk pihaknya untuk tetap menjalin sinergitas dengan Pemkab Rejang Lebong.

“Tugas Kami adalah sebagai pengacara negara yang salah satu tugasnya adalah memberikan pertimbangan hukum hingga pendampingan hukum terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah,” kata Yadi usai penandatangan MoU.

Pertimbangan dan pendampingan hukum yang dapat dilakukan pihaknya, dia mencontohkan yakni terkait penertiban aset, jika nantinya dalam perjalanannya Pemkab Rejang Lebong dalam hal ini Bupati menjadi tergugat, maka pihaknya akan bertindak sebagai pengacara guna memberikan pendampingan.

Untuk melakukan pendampingan hukum tentunya dalam hal ini, Bupati Rejang Lebong akan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kami Kejaksaan Negeri,” bebernya.

Disisi lain, Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi menambahkan, kerjasama yang dibangun dengan Kejaksaan tersebut bukan kali pertama dimana sebelumnya pendampingan yang dilakukan pihak Kejaksaan telah berjalan.

Dengan penandatangan MoU tersebut menurutnya akan membantu Pemkab Rejang Lebong dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satunya membantu dalam penertiban aset daerah.

“Tentunya dengan pendampingan yang dilakukan pihak Kejaksaan ini akan membantu Pemkab Rejang Lebong, sehingga lebih mudah dalam melakukan penertiban dan penataan aset,” ujaranya.

Berdasarkan pantauan, dalam penandatangan MoU tersebut turut dihadiri dan disaksikan Kapolres Rejang Lebong, AKBP Puji Prayitno, Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Penulis : Rizki Mardani

Editor : Redaksi

Komentar